Oleh: Rayhan Mubarok
Relawan Sekolah Master Indonesia
Board of Peace Trump dan Bayang-Bayang Diplomasi Israel di Panggung Global
Di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah, gagasan pembentukan Board of Peace (BoP) oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memunculkan perdebatan baru di kalangan pengamat hubungan internasional. Inisiatif yang diklaim sebagai langkah untuk memperkuat diplomasi perdamaian global itu justru dipandang oleh sebagian kalangan sebagai instrumen politik yang dapat menggeser keseimbangan narasi internasional, terutama terkait konflik Timur Tengah.
Salah satu kritik datang dari Wakil Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ustadz Fahmi Salim. Beliau menilai bahwa pembentukan Board of Peace berpotensi menjadi ruang baru bagi Israel untuk merestorasi legitimasi internasionalnya di tengah tekanan global yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Ustadz Fahmi Salim, gagasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks politik global yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, posisi Israel di berbagai forum internasional menghadapi kritik tajam, terutama terkait isu kemanusiaan dan konflik berkepanjangan dengan Palestina. Berbagai laporan lembaga hak asasi manusia, resolusi internasional, hingga tekanan opini publik global telah mempersempit ruang diplomatik Israel.
Di sinilah, menurut Ustadz Fahmi Salim, Board of Peace dapat berfungsi sebagai apa yang ia sebut sebagai “pelampung politik”.
“Forum semacam ini berpotensi menjadi panggung baru untuk mengemas ulang citra Israel sebagai aktor yang berkomitmen pada perdamaian global,” ujarnya dalam keterangan kepada media.
Diplomasi Citra di Era Politik Global
Dalam politik internasional modern, legitimasi tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga melalui narasi. Negara-negara berlomba-lomba membangun citra moral dan diplomatik yang dapat diterima oleh komunitas global.
Konsep ini dikenal dalam kajian hubungan internasional sebagai soft power—kemampuan suatu negara untuk memengaruhi dunia melalui nilai, reputasi, dan diplomasi publik.
Bagi Ustadz Fahmi Salim, pembentukan Board of Peace berpotensi menjadi instrumen soft power baru yang dapat dimanfaatkan oleh Israel.
Dengan mengusung agenda kemanusiaan dan perdamaian, forum semacam ini dapat menciptakan ruang dialog yang tampak inklusif dan universal. Namun di balik itu, kata Ustadz Fahmi Salim, terdapat kemungkinan bahwa forum tersebut menjadi arena untuk meredam kritik global terhadap kebijakan Israel.
“Isu kemanusiaan sering kali dijadikan pintu masuk untuk membangun legitimasi moral di panggung internasional,” katanya. “Ketika sebuah negara dapat memposisikan dirinya sebagai bagian dari solusi, maka kritik terhadapnya perlahan dapat melemah.”
Konteks Politik Amerika
Inisiatif Board of Peace juga tidak bisa dilepaskan dari tradisi panjang diplomasi Amerika Serikat di Timur Tengah. Sejak era Perjanjian Camp David hingga berbagai upaya perundingan damai berikutnya, Washington selalu memainkan peran kunci dalam arsitektur politik kawasan.
Dalam konteks ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Trump sering kali mencerminkan pendekatan yang lebih langsung dan simbolik dalam diplomasi global.
Selama masa kepemimpinannya, Trump dikenal mengambil langkah-langkah kontroversial terkait Timur Tengah, termasuk pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kebijakan tersebut menuai kritik luas dari berbagai negara dan organisasi internasional.
Karena itu, bagi sejumlah analis, pembentukan Board of Peace dapat dilihat sebagai bagian dari upaya memperluas pendekatan diplomasi baru Amerika Serikat yang menggabungkan simbolisme politik dengan platform internasional.
Arena Baru Perebutan Narasi
Dalam dunia yang semakin terhubung oleh media global dan opini publik digital, konflik tidak lagi hanya berlangsung di medan perang atau meja perundingan. Ia juga berlangsung dalam ruang narasi—di konferensi internasional, laporan kemanusiaan, hingga forum diplomatik.
Di sinilah, kata Ustadz Fahmi Salim, forum seperti Board of Peace berpotensi memainkan peran strategis.
Jika tidak diimbangi dengan representasi yang adil bagi semua pihak, terutama Palestina, maka forum tersebut bisa saja menjadi ruang dominasi narasi tertentu.
“Perdamaian yang sejati memerlukan keseimbangan suara,” ujarnya. “Tanpa itu, forum perdamaian berisiko berubah menjadi instrumen legitimasi politik.”
Masa Depan Diplomasi Perdamaian
Terlepas dari kritik tersebut, gagasan forum perdamaian global tetap memiliki potensi positif. Dalam sejarah hubungan internasional, berbagai lembaga multilateral telah berperan penting dalam meredakan konflik dan membangun dialog.
Namun pertanyaan yang kini muncul adalah bagaimana memastikan bahwa forum seperti Board of Peace benar-benar menjadi ruang diplomasi yang inklusif, bukan sekadar panggung simbolik bagi kepentingan geopolitik tertentu.
Bagi banyak pengamat, masa depan diplomasi global akan semakin ditentukan oleh kemampuan lembaga-lembaga internasional untuk menjaga kredibilitas moral mereka di mata dunia.
Dan dalam dunia yang penuh persaingan narasi ini, bahkan sebuah forum yang membawa nama “perdamaian” pun tidak luput dari tarik-menarik kepentingan politik global.
